Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti penangkapan ilegal, pencurian ikan, dan perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang harus segera ditindaklanjuti.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menangani tindak pidana laut. Beliau menyatakan bahwa “hukum laut internasional memberikan landasan yang kuat bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan di laut.”

Penerapan hukum laut yang efektif tidak hanya memerlukan kerjasama antara negara-negara tetapi juga perlunya peran aktif dari lembaga hukum di dalam negeri. Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya untuk memperkuat peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut melalui pembentukan satuan tugas khusus dan peningkatan kapasitas aparat hukum di daerah pesisir.”

Selain itu, peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut juga melibatkan peran masyarakat sebagai mata dan telinga yang waspada terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar perairan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Zenzi Suhadi, “Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal di laut sangat penting dalam membantu penegakan hukum dan perlindungan sumber daya laut yang berkelanjutan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut sangatlah vital dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Melalui kerjasama antara negara, lembaga hukum, dan masyarakat, diharapkan tindak pidana laut dapat dicegah dan ditindaklanjuti dengan efektif demi kepentingan bersama.