Tindak pelanggaran batas laut seringkali terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perairan Indonesia yang luas seringkali menjadi sasaran bagi para pelaku ilegal, baik dalam hal penangkapan ikan secara ilegal maupun penyeberangan manusia secara ilegal. Oleh karena itu, peran negara dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, “Tindak pelanggaran batas laut merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam menegakkan hukum laut untuk melindungi sumber daya laut yang ada.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara adalah dengan meningkatkan patroli dan pengawasan di perairan lautnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, KKP, dan Kepolisian, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan laut. Dengan adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan tindak pelanggaran batas laut dapat diminimalisir.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Negara harus memiliki peran yang kuat dalam menegakkan hukum laut untuk melindungi sumber daya laut yang ada.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut yang ada.

Dalam hal penegakan hukum laut, negara juga perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang sama di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pelanggaran batas laut merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan serius oleh negara. Melalui peran negara yang kuat dalam penegakan hukum laut, diharapkan sumber daya laut yang ada dapat terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.