Perlindungan sumber daya laut melalui penyidikan kriminal menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama di Indonesia. Dengan begitu banyak kasus illegal fishing dan eksploitasi sumber daya laut yang terjadi, langkah penyidikan kriminal menjadi salah satu cara efektif untuk menegakkan hukum dan melindungi keberlangsungan sumber daya laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, “Penyidikan kriminal terhadap pelaku illegal fishing sangat penting untuk memberikan efek jera dan memberantas praktik ilegal tersebut.” Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyidikan kriminal telah berhasil memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina T. Soemarno, menyatakan bahwa “dengan adanya kerjasama antara BKIPM, KKP, dan aparat penegak hukum lainnya, kasus illegal fishing dapat diungkap dan pelakunya dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Perlindungan sumber daya laut melalui penyidikan kriminal juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM lingkungan dan masyarakat sipil. Koordinator Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Maspek), Yaya Mulya, menegaskan bahwa “tanpa adanya upaya penyidikan kriminal, sumber daya laut kita akan semakin terancam punah dan merusak ekosistem laut yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.”

Dengan demikian, perlindungan sumber daya laut melalui penyidikan kriminal menjadi sebuah langkah yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga keberlangsungan sumber daya laut di Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, maupun masyarakat sipil, perlu bersatu untuk melawan praktik illegal fishing dan eksploitasi sumber daya laut demi keberlangsungan generasi mendatang.