Peranan Peraturan Hukum Laut dalam Pembangunan Kelautan Indonesia sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan sektor kelautan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar namun juga memiliki tantangan yang kompleks dalam pengelolaannya.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, “Peraturan hukum laut adalah landasan yang penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan merata.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran peraturan hukum laut dalam pembangunan sektor kelautan di Indonesia.

Salah satu peraturan hukum laut yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi kelautan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pembangunan kelautan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan kelautan di Indonesia. Dalam peraturan ini diatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur kelautan.

Pakar kelautan Indonesia, Prof. Dr. Arif Satria, menekankan pentingnya peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan di Indonesia, “Tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, pembangunan kelautan di Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi peraturan hukum laut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan kelautan Indonesia.