Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, “Pemberantasan tindak pidana laut memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga terkait, termasuk TNI AL, KKP, Bea Cukai, dan kepolisian.” Upaya ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan lingkungan laut.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan patroli laut. Menurut Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Exploitasia, “Patroli laut merupakan cara efektif untuk menanggulangi aktivitas ilegal di perairan Indonesia.”

Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, “Pemerintah perlu menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana laut agar dapat mengurangi aktivitas ilegal di perairan Indonesia.”

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan tindak pidana laut. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Laut Indonesia, M. Ridwan, “Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dapat membantu mengurangi tindak pidana di laut.”

Dengan kerja sama antar lembaga terkait, peningkatan patroli laut, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana laut di Indonesia dapat berhasil dan memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.