Salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam mendorong wawasan maritim Indonesia adalah program Pembangunan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan (PIKP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar melalui pengembangan potensi kelautan dan perikanan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “PIKP merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.”

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengurangan Sampah Laut yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut akibat sampah plastik. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, “Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut.”

Namun, dalam mendorong wawasan maritim Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Menurut Ketua Umum DPP Gabungan Industri Galangan Kapal Indonesia, Adi Kurniawan, “Kebijakan pemerintah harus lebih fokus pada pengembangan industri galangan kapal nasional agar dapat bersaing di pasar global.” Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim.

Selain itu, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam mendorong wawasan maritim Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nizam, “Pendidikan maritim harus menjadi prioritas dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan.”

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung dan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, diharapkan wawasan maritim Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.