Pentingnya Peraturan Hukum Laut Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Negara
Peraturan hukum laut Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan maritim negara. Kedaulatan maritim negara merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk itu, peraturan hukum laut Indonesia harus diterapkan dengan baik dan konsisten guna menjaga kedaulatan maritim negara.
Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut Indonesia sangat penting dalam mengatur aktivitas di wilayah laut Indonesia. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “Peraturan hukum laut Indonesia harus ditegakkan dengan ketat guna menjaga kedaulatan maritim negara.”
Salah satu peraturan hukum laut Indonesia yang penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai pembagian wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kedaulatan maritim negara dapat terjaga dengan baik.
Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang batas wilayah laut Indonesia dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjaga kedaulatan maritim negara.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, peraturan hukum laut Indonesia harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. “Peraturan hukum laut Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan geopolitik global agar kedaulatan maritim negara tetap terjaga,” ujarnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum laut Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan maritim negara. Dengan menerapkan peraturan hukum laut Indonesia dengan baik, Indonesia dapat memastikan bahwa kedaulatan maritim negara tetap terjaga dan terlindungi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus terus memperkuat peraturan hukum lautnya guna mempertahankan kedaulatan maritim negara.